Regulasi

Post Views: 3

Regulasi Pertambangan di Indonesia: Panduan Lengkap
Regulasi pertambangan di Indonesia diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum lainnya untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. Berikut adalah ringkasan regulasi utama yang berlaku:

1. Kerangka Hukum Utama

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba)

  • Hilirisasi:
  • Larangan ekspor bijih mineral mentah (nikel, bauksit, tembaga) wajib diolah di dalam negeri.
  • Kewajiban pembangunan smelter untuk komoditas tertentu (Pasal 170).
  • Divestasi:
  • Perusahaan tambang asing wajib menjual 51% sahamnya ke entitas Indonesia setelah 10 tahun produksi.
  • Wilayah Pertambangan:
  • Klasifikasi WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).
  • Peran BUMN:
  • Prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan tambang strategis (Pasal 95).

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan):
  • Wajib bagi kegiatan tambang yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan.
  • Reklamasi:
  • Kewajiban pemulihan lahan pascatambang (Pasal 96).

2. Peraturan Pemerintah (PP)

a. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • Pengelolaan Limbah Tambang:
  • Persyaratan teknis penyimpanan tailing dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
  • Denda Lingkungan:
  • Sanksi administratif hingga pidana untuk pelanggaran.

b. PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Perizinan:
  • Prosedur perolehan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
  • Kewajiban CSR:
  • Alokasi dana CSR minimal 1% dari laba bersih perusahaan (Pasal 109).

3. Peraturan Menteri ESDM

a. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Kemitraan dengan Lokal:
  • Prioritas pemberdayaan masyarakat sekitar tambang melalui pelatihan dan UMKM.

b. Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

  • Keselamatan Tambang:
  • Standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk operasi tambang terbuka/bawah tanah.
  • Kewajiban sertifikasi POP (Pengawas Operasional Pertama) dan POM (Pengawas Operasional Madya).

c. Permen ESDM No. 8 Tahun 2021 tentang Lelang Wilayah IUP

  • Proses Lelang:
  • Mekanisme lelang WIUP untuk mineral logam, batubara, dan non-logam.

4. Regulasi Perpajakan dan PNBP

a. PMK No. 191/PMK.010/2022 tentang Pajak Ekspor Batubara

  • Tarif Pajak Ekspor:
  • 13-15% untuk harga batubara di atas $70/ton (Harga Batubara Acuan/HBA).

b. PPh Pasal 22

c. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

  • Pemotongan Pajak:
  • 1,5-7,5% untuk ekspor mineral mentah (tergantung jenis komoditas).
  • Iuran Tetap (IT):
  • Rp 100-500 juta/tahun tergantung luas wilayah.
  • Iuran Produksi (IP):
  • 3-13,5% dari nilai penjualan (tergantung komoditas).

5. Regulasi Lingkungan

a. Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Reklamasi dan Pascatambang

  • Kewajiban Reklamasi:
  • Penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
  • Target reklamasi minimal 30% dari luas lahan terganggu per tahun.

b. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pertambangan

  • Penanganan Limbah:
  • Persyaratan pengolahan dan pembuangan tailing, oli bekas, dan limbah kimia.

6. Regulasi Daerah

  • Perda Provinsi/Kabupaten:
  • Contoh: Perda Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
  • Setiap daerah memiliki aturan tata ruang dan izin lingkungan tambahan.

7. Regulasi Internasional yang Relevan

  • EITI (Extractive Industries Transparency Initiative):
  • Pelaporan transparan pendapatan tambang dan kontribusi ke negara.
  • OECD Due Diligence Guidance:
  • Pencegahan perdagangan mineral konflik (timah, tungsten, tantalum).

Tantangan Implementasi Regulasi

  1. Kompleksitas Perizinan:
  • Proses perizinan melibatkan Kementerian ESDM, KLHK, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  1. Biaya Tinggi:
  • Pembangunan smelter dan reklamasi membutuhkan investasi besar (contoh: smelter nikel Rp 10-20 triliun).
  1. Penegakan Hukum:
  • Maraknya tambang ilegal yang tidak memenuhi standar lingkungan.

Sumber Daya & Referensi

Kesimpulan:
Regulasi pertambangan Indonesia bertujuan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh aturan untuk menghindari sanksi dan memastikan operasi berkelanjutan. Penting untuk selalu memperbarui informasi regulasi, mengingat kebijakan sering direvisi sesuai dinamika global dan kebutuhan nasional.

📢 Update Terbaru (Oktober 2023):

  • Pemerintah memperketat pengawasan ekspor nikel kadar rendah (<1,7%) untuk mendorong hilirisasi.
  • Rencana revisi PP No. 96/2021 untuk menyederhanakan perizinan tambang skala kecil.