Eksportir Wajib Tempatkan DHE Setahun di Dalam Negeri

Pemerintah resmi mewajibkan seluruh eksportir untuk menempatkan seluruh devisa hasil ekspor sumber daya alam di sistem keuangan dalam negeri untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan itu diperkirakan dapat meningkatkan cadangan devisa negara hingga lebih dari 100 miliar dollar AS dalam satu tahun. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang akan […]

Continue Reading

Proyeksi Kerja Sama Mineral Kritis Indonesia dengan Northern Territory-Australia

Telah berlangsung sosialisasi MoU Critical Mineral and Strategic Material Supply Chain kepada perusahaan tambang di Indonesia sekaligus pembahasan Indonesia NT Mineral Roadshow sebagai tindak lanjut brafaks Konsulat RI Darwin No B-00009/Darwin/250114 tanggal 16 Januari 2025. Turut hadir delegasi Pemerintah Northern Territory (NT)-Australia, Hon Robyn Cahill. Sementara delegasi Indonesia dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arie […]

Continue Reading

Ratusan Pemegang IUP Batubara di Kaltim Ikuti Coaching Clinic Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, pemegang IUP wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Maka dalam rangka melaksanakan amanah tersebut, pada Jum’at (28/11) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba menyelenggarakan Coaching Clinic Jaminan Reklamasi dan […]

Continue Reading

Penerbitan Persetujuan RKAB, Kementerian ESDM: Sesuai Aturan

Penerbitan Persetujuan RKAB, Kementerian ESDM: Sesuai Aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan selalu menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pendelegasian dalam penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batubara, dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang […]

Continue Reading

UU Minerba Disahkan, Menteri ESDM Ingin Roh Pasal 33 UUD 45 Hidup Kembali

UU Minerba Disahkan, Menteri ESDM Ingin Roh Pasal 33 UUD 45 Hidup Kembali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengesahan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dilakukan demi mengembalikan tujuan utama Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini disampaikan Bahlil saat […]

Continue Reading